Buntut Aksi Yang Dilakukan Hecker Bjorka Dan Prioritas RUU Perlindungan Data Pribadi

Nincilodla - Buntut Aksi Yang Dilakukan Hecker Bjorka Dan Prioritas RUU Perlindungan Data Pribadi. Tindakan peretas Bjorka di platform media sosial atau jejaring sosial Twitter dan Telegram telah menjadi perhatian serius pemerintah bagi parlemen pada bulan lalu. Meskipun baru -baru ini diklarifikasi dari pemerintah dan lembaga terkait, ancaman dan klaim bajak laut komputer Bjorka hanya menyaring data umum dan non -sekretan.

Namun, masalah keamanan dan perlindungan data pribadi tetap menjadi perhatian serius bagi beberapa kelompok. Terutama di tengah -tengah ancaman peretas atau saham peretas.

Oleh karena itu, pada hari Rabu, 7 September 2022, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Komisi Komunikasi dan Informasi dan Komisi I dari Dewan Perwakilan Rakyat setuju untuk mempresentasikan rancangan RUU tentang perlindungan data pribadi atau PDP RUU untuk diskusi tentang pertemuan pleno DPR dan kemudian disetujui oleh hukum atau hukum.

Kemudian, pada hari Senin, 12 September 2022, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Yakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh beberapa menteri dan lembaga yang terkait dengan para pejabat yang membahas pemantauan dugaan data pelarian. Jokowi juga menginstruksikan peringkat yang terkait dengan membentuk tim khusus.

Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G Plate, mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk oleh Siber dan negara bagian Sandi atau BSSN, Kominfo, Poly ke Badan Intelijen Negara atau Bin. Mereka akan bekerja sama satu sama lain untuk mengatasi serangan terhadap bajak laut perampokan komputer di ruang digital untuk keselamatan publik.

"Harus ada tim tanggap darurat yang terkait dengan pemeliharaan data yang baik dan tata kelola data di Indonesia, serta untuk mempertahankan kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informasi.

Selain itu, Menteri Johnny juga mengharapkan RUU PDP menjadi payung hukum baru untuk mempertahankan ruang digital di Indonesia.

Saat ini, menambahkan Menteri Komunikasi dan Informasi, setelah disetujui pada pertemuan Komite Perburuhan atau Komisi I Komisi Kamar Perwakilan I, RUU PDP hanya menunggu program pertemuan DPR Pleno memperoleh persetujuan parlemen. Wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa partainya akan memprioritaskan RUU PDP selama sesi pleno terdekat nanti. Ini untuk melindungi data pribadi masyarakat.

"Saya lupa posisi PDP di mana sekarang, di level pertama, percakapan sudah selesai? Oh, ya, tentunya setelah selesai, itu akan menjadi prioritas di pleno," kata pria bernama Familiar Cak Imin di parlemen di Parlemen di Bangunan Parlemen, Yakarta, Yakarta, Selasa, 13 September 2022.

Apa gerakan pemerintah untuk mengatasi serangan dunia maya? Apa poin penting dari tagihan PDP? Bagaimana berbagai tanggapan terhadap tagihan PDP akan menjadi prioritas sebagai ekor bajak laut komputer Bjorka?